www.bininfor.com

Bintang Informasi Rakyat

Mengatasi Krisis Kepemimpinan di Negeri ini dengan Kekuatan Moral

Mengatasi Krisis Kepemimpinan di Negeri ini dengan Kekuatan Moral

ilustrasi gogle

Bininfor.com. kiat kiat Mengatasi Krisis Kepemimpinan di Negeri ini dengan Kekuatan Moral  Tokoh Masyarakat yang kerapkali disebut manusia yang bersembunyi ditempat yang terang ini, mengatakan saya setuju sekali apa yang di ungkapakan  oleh La Ode Muhammad Ramadan katanya

Ibnu Rivai alias Boyek mengatakan Kenapa harus demikian tuturnya, ada sutu pendapat  yang tidak popular Mengatakan. Sebuah Komoditas. “binatang Kambing dan Macan”  dan  -“ Manusia untuk menjadi Pemimpin..

Menurut Ibnu Rivai, Komoditas Binatang Kambing tidak akan pernah melahirkan sekor Anak Macan” Komoditas Anak Bangsa atau Manusia yang sudah bejat ahlak dan moralnya, korup perbuatannya, mana mungkin akan melahirkan seorang pemimpin yang baik dan benar.

La Ode Muhammad Ramadan, Mengatakan, Mengatasi Krisis Kepemimpinan dengan Kekuatan Moral  Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Dalam hidup, manusia selalau berinteraksi dengan sesama serta dengan lingkungan. Manusia hidup berkelompok baik dalam kelompok besar maupun dalam kelompok kecil. Hidup dalam kelompok tentulah tidak mudah. Untuk menciptakan kondisi kehidupan yang harmonis anggota kelompok haruslah saling menghormati dan menghargai. Keteraturan hidup perlu selalu dijaga. Hidup yang teratur adalah impian setiap insan. Menciptakan dan menjaga kehidupan yang harmonis adalah tugas manusia.

Sebagai makhluk Tuhan, manusia memiliki kedudukan yang paling tinggi dibanding makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Manusia dianugerahi kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk memilah dan memilih mana yang baik dan  mana yang buruk. Dengan kelebihan itulah manusia seharusnya mampu mengelola lingkungan dengan baik. Tidak hanya lingkungan yang perlu dikelola dengan baik, kehidupan sosial manusiapun perlu dikelola dengan baik. Untuk itulah dibutuhkan sumberdaya manusia yang berkualitas. Sumber daya yang berjiwa pemimpin, paling tidak untuk memimpin dirinya sendiri.

Dengan berjiwa pemimpin manusia akan dapat mengelola diri, kelompok dan lingkungan dengan baik. Khususnya dalam penanggulangan masalah yang relatif pelik dan sulit. Disinilah dituntut kearifan seorang pemimpin dalam mengambil keputusan agar masalah dapat terselesaikan dengan baik. Pemimpin dengan kepemimpinannya memegang peran yang strategis dan menentukan dalam menjalankan roda organisasi, menentukan kinerja suatu lembaga dan bahkan menentukan mati hidup atau pasang surutnya kehidupan suatu bangsa dan negara. Ia merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dibuang atau diabaikan (sine qua non) dalam kehidupan suatu organisasi atau suatu bangsa dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Baik atau buruknya kondisi suatu organisasi, bangsa dan negara, banyak ditentukan oleh kualitas pemimpinnya dan kepemimpinan yang dijalankannya.

Para pemimpin di daerah  diberi wewenang untuk mengelola sumber daya lokal yang dimiliki untuk membuat masyarakatnya menjadi lebih sejahtera. Mereka dipilih dan diberi kepercayaan untuk memimpin rakyat agar lebih sejahtera dan membangun daerah menjadi lebih maju. Di tangan para pemimpin itulah ditentukan bagaimana masa depan rakyat, dan di pundak para pemimpin itu digantungkan harapan-harapan rakyat yang dipimpin.

Namun, akhir-akhir ini ada kecenderungan menurunnya kepercayaan masyarakat kepada para pemimpin. Menurunnya kepercayaan ini dapat menjurus pada krisis kepercayaan kepada para pemimpin dan mempengaruhi gerak pembangunan. Beberapa penyebab menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemimpin antara lain disebabkan kondisi kesejahteraan masyarakat yang masih memprihatinkan, pelayanan publik yang belum memenuhi harapan, kasus-kasus penyalahgunaan kekuasaan oleh sebagian pemimpin sampai tindak pidana korupsi, kasus-kasus pelanggaran “tiga ta” (skandal harta, tahta dan wanita) yang melibatkan sebagian pemimpin, serta kemampuan sebagian pemimpin yang kurang memadai dalam menghadapi situsasi krisis multidimensi  yang melanda masyarakat bangsa dewasa ini. Padahal, proses demokratisasi di era reformasi telah berkembang lebih maju dibandingkan dengan era-era sebelumnya. Pemilihan umum telah dilakukan secara langsung, baik pemilihan calon legislatif (caleg), pemilihan presiden (pilpres) maupun pemilihan kepala daerah (pilkada).

Untuk itu perlu dicari suatu solusi bagaimana mengatasi krisis kepemimpinan dan  suatu tipe kepemimpinan yang cocok untuk diterapkan sesuai situasi dan kondisi setempat. Tidak dapat disangkal bahwa peran pemimpin dan kepemimpinannya mampu memberi pengaruh (positif atau negatif) pada kondisi gatra-gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan yang pada akhirnya berpengaruh pada kondisi ketahanan nasional dan ketahanan daerah.

Fenomena Global Krisis Kepemimpinan

Dunia yang kita tinggali di masa sekarang ini berada dalam sebuah fenomena global yaitu krisis kepemimpinan. Pakar kepemimpinan John Gardner mengungkapkan bahwa ketika Amerika didirikan, ia memiliki sekitar tiga juta penduduk. Dari jumlah tersebut, muncul enam pemimpin kelas dunia yakni George Washington, John Adams, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, James Madison, dan Alexander Hamilton. Pada tahun 1987 dengan populasi lebih dari 240 juta penduduk, Amerika seharusnya memiliki 480 pemimpin kelas dunia. Namun dimanakah mereka? Pertanyaan yang sama bukan saja berlaku di Amerika. Krisis kepemimpinan terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pertanyaan yang sama juga bukan saja berlaku dalam organisasi dan domain politik, tetapi juga bisnis, pendidikan, sosial, dan religius. Tentu kita memiliki pemimpin formal, yaitu mereka yang menduduki posisi-posisi kepemimpinan dalam pemerintahan, bisnis, dan sebagainya. Di abad ke-21 ini, bangunan desa global yang manusia dirikan semakin didominasi oleh institusi-institusi raksasa tersebut. Celakanya, institusi-institusi tersebut terus-menerus mengecewakan kita karena ulah para ‘pemimpinnya’. Mungkin istilah ‘pemimpin’ kurang tepat dalam konteks ini. Yang lebih tepat adalah kepala dan pejabat teras pemerintahan, atau direktur dan manajer perusahaan. Mereka tidak tepat disebut pemimpin karena sebagian besar dari mereka tidak melakukan fungsi kepemimpinan mereka sebagaimana mestinya. Dan ini terjadi pada level yang tertinggi sampai yang terendah. Beberapa kasus berikut menggarisbawahi realita ini. Sekretaris Jendral PBB, Kofi Annan, dalam Human Development Report (2002:14) yang dirilis United Nations Development Programme (UNDP) mencantumkan sebuah kalimat penting yang menggarisbawahi realita kebangkrutan pemimpin formal di level internasional: “Obstacles to democracy have little to do with culture or religion, and much more to do with the desire of those in power to maintain their position at any cost.” Hal ini terlihat misalnya dalam konteks Indonesia. Perjalanan Indonesia sebagai sebuah bangsa menuju negara yang demokratis terus tertatih-tatih karena kelangkaan elite politik yang mampu memimpin dengan integritas moral dan kapabilitas kepemimpinan yang profesional. Ketika pejabat pemerintah di berbagai tingkat haus kuasa dan terus ingin berkuasa, maka orientasi melayani rakyat semakin sirna sementara ambisi untuk berkuasa semakin mengental.

Kualitas kepemimpinan bangsa akan terlihat pada masyarakat yang marjinal, yang minoritas, yang ada di lapisan bawah; yaitu apakah mereka semakin diberdayakan untuk menjadi lebih sejahtera dan mandiri. Jika indikator ini tidak muncul, salah satu sebabnya adalah karena bangsa tersebut tidak memiliki kepemimpinan yang solid. Pendek kata, banyak masalah akut dan kronis yang melumpuhkan organisasi bermuara atau memiliki korelasi yang sangat erat dengan kepemimpinan. Terlalu banyak perusahaan, organisasi pemerintah dan non-profit yang dipimpin oleh orang-orang yang kurang dilengkapi dengan kompetensi kepemimpinan yang solid. Beberapa dari mereka bahkan memiliki cacat karakter. Integritas seringkali dikorbankan demi kelanggengan ambisi pemimpin. Pada saat yang bersamaan dampak dari aksi kepemimpinan mereka menjalar seperti kanker dari dalam organisasi, dan melumpuhkannya secara perlahan. Kita berada dalam krisis kepemimpinan. Pemerhati kepemimpinan Profesor Warren Bennis menegaskan bahwa organisasi gagal karena over-managed dan under-led. Meskipun kepemimpinan bukan solusi satu-satunya dari berbagai jenis masalah organisasi, ia adalah sebuah critical success factor yang membedakan organisasi yang sehat dan berhasil dengan organisasi yang sakit dan gagal. Mengapa kita berada dalam krisis kepemimpinan? Karena kita telah kehilangan kapasitas institusional dan interpersonal yang mampu mentransformasi individu secara utuh untuk mencapai efektifitas hidup sebagaimana yang Allah inginkan. Terlalu banyak kendala struktural, intelektual, emosional, dan kultural yang memperlambat proses transformasi tersebut hingga ke titik nol. Kapasitas institusional dan interpersonal disini adalah kemampuan sebuah insitusi dan para individu yang ada didalamnya untuk berupaya secara sadar dan masuk ke dalam proses mencetak pemimpin. Kultur dan struktur yang ada dalam berbagai jenis organisasi seringkali malah mematikan potensi kepemimpinan seseorang. Demikian juga proses saling mempertajam dan memperlengkapi telah lama absen dalam relasi antara individu. Seakan-akan ada vaksin anti-kepemimpinan yang telah disuntikkan ke dalam sistem urat syaraf organisasi dan individu. Krisis kepemimpinan adalah sebuah masalah yang krusial. Namun ada masalah yang lebih krusial, dan sekaligus urgen, yaitu masalah ignorance. Banyak orang yang ignorant akan kebutuhan kepemimpinan diatas. Banyak orang cuek dan acuh tak acuh terhadap krisis kepemimpinan. Tantangan yang terbesar bagi para pemerhati berbagai institusi yang disebut diatas adalah menciptakan kesadaran publik sehingga kebutuhan kepemimpinan dirasakan dan dipahami signifikansinya. Kita harus bangun dari tidur panjang ini. Kesadaran ini adalah sebuah langkah pertama yang harus dicapai dalam perjalanan kepemimpinan yang memakan waktu seumur hidup. Tanpa itu, perjalanan panjang tersebut tidak akan pernah dimulai.

 Krisis Kepemimpinan Akibat Demokrasi

Salah satu fenomena sangat mencolok sejak era reformasi bergulir di negara kita adalah setiap warga negara merasa berhak terlibat dalam proses politik. Orang menyebutnya sebagai era demokrasi. Dampaknya luar biasa. Masyarakat merasa bebas berpolitik tanpa memperoleh tekanan sebagaimana era sebelumnya yang represif. Hak-hak individu dapat digunakan secara maksimal. Perbedaan pilihan politik menjadi hal yang biasa.

Sebagai bagian dari warga negara, para artis tak ketinggalan menggunakan hak-hak politik mereka. Hasilnya, tidak sedikit dari mereka yang berhasil menjadi kepala daerah dan anggota legislatif, baik di daerah, provinsi maupun pusat. Kendati jumlahnya tidak banyak, hal ini merupakan fenomena menarik. Sebab, para artis yang panggung kehidupanya diinfotainment berganti ke panggung politik. Biasanya profesinya menghibur orang beralih ke perebutan kekuasaan. Kontras. Tapi itulah realitas saat ini. Sebenarnya hal itu sah-sah saja. Yang jadi persoalan adalah kapasitas dan kompetensi seseorang ketika mencalonkan diri menjadi kepala daerah, bupati atau walikota. Seorang bupati atau walikota adalah pemimpin daerah yang bertanggung jawab penuh terhadap daerah yang dipimpinnya, mulai soal keamanan, pendidikan, ketersediaan lapangan kerja, ketersediaan sarana dan prasarana fisik sampai soal kesejahteraan masyarakat. Urusan demikian tidak cukup dengan modal pas-pasan, apalagi hanya karena popularitas. Tahun 2011 ini dan tahun-tahun ke depannya, di berbagai daerah akan melaksankan pemilihan kepala daerah, baik bupati maupun walikota. Tak sedikit artis yang sudah terang-terangan mencalonkan diri dan diusulkan untuk menjadi calon kepala daerah. Beberapa waktu lalu sebuah  stasiun televisi swasta mengundang para artis calon kepala daerah tersebut untuk diajak berdialog tentang alasan pencalonan, visi, agenda dan peluangnya. Ada yang menjawab sama sekali tidak mengetahui mengapa dirinya dicalonkan oleh pimpinan partai politik, ada yang sangat percaya diri karena merasa memiliki kapasitas dan kompetensi untuk memimpin daerah asalnya, ada yang karena merasa terpanggil untuk memperbaiki nasib rakyat di daerah, ada yang menjawab karena dia populer.

Jika popularitas merupakan ukuran yang dipakai seseorang untuk mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi kepala daerah, maka betapa rendahnya makna seorang pemimpin. Padahal, pemimpin adalah seorang teladan bagi masyarakatnya dalam semua hal, seperti perilaku, ilmu, dan kehidupannya. Lebih dari itu, ia juga seorang visioner yang mampu membawa masyarakat yang dipimpinnya menjadi masyarakat yang diinginkan di masa depan. Ia mesti mempunyai prediksi dan strategi langkah yang akan dilakukan untuk menghadapi tuntutan dan tantangan zaman. Seorang pemimpin daerah tentu dituntut menguasai kompleksitas persoalan daerah yang dipimpinnya. Tanpa itu, ia tidak akan mampu mengambil atau merumuskan strategi pemecahan masalah yang pasti tidak sedikit. Selain itu, seorang pemimpin harus mampu bertindak adil bagi masyarakatnya. Keadilan merupakan dambaan bagi setiap orang. Jika seorang pemimpin bisa bertindak adil, ia akan dikenang masyarakatnya. Pemimpin adalah pelayan masyarakat. Karena itu, seorang pemimpin yang baik selalu berpikir bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakatnya. Bagaimana mungkin seseorang bisa menjadi pemimpin yang baik jika tidak memiliki jiwa sebagai “pelayan” atau malah selama ini dia dilayani oleh masyarakat. Dia dielu-elukan masyarakat karena popularitasnya, kepiawiannya menyanyi, kecantikan dan kemolekan tubuhnya dan sebagainya. Yang tidak kalah pentingnya adalah pemimpin harus senantiasa berorientasi pada kebaikan rakyat yang dipimpinnya. Setiap langkahnya harus bermuara pada kebaikan tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi rakyatnya. Menurut Al Qur’an, seorang pemimpin bukan hanya pintar secara akademik, tetapi juga memiliki ideologi agama yang kuat dan memberi contoh perilaku Islami kepada rakyatnya. Sebab, nilai-nilai agama yang dianut seorang pemimpin akan membentuk cara dan paradigma berpikirnya serta setiap keputusan yang akan diambil. Jika karakteristik seorang pemimpin digambarkan seperti itu, bagaimana dengan kahadiran para artis yang mencalonkan diri untuk menjadi pemimpin daerah?. Tanpa bermaksud mengurangi hak-hak politik para artis, sepertinya muncul keraguan terhadap keberhasilan seorang pemimpin dari kalangan artis. Sebab, selama ini artis dikenal sebagai komunitas yang hidup secara ekslusif karena kemewahannya. Para artis tentu belum kenal dengan birokrasi pemerintahan yang harus dikelola sebagai seorang pemimpin. Pengalaman birokrasi pemerintahan tidak mungkin bisa diperoleh hanya dalam waktu 2 atau 3 bulan menjelang pemilihan, atau lewat membaca buku-buku pemerintahan ala kadarnya.

Ramainya para artis mencalonkan diri menjadi kepala daerah ternyata mengusik pemerintah. Melalui Kementerian Dalam Negeri, pemerintah akan membuat peraturan menyangkut syarat-syarat seseorang mengajukan atau diajukan sebagai kepala daerah, diantaranya adalah pengalaman dan pengetahuan tentang birokrasi pemerintahan. Mudah-mudahan ketentuan itu segera keluar untuk dijadikan pedoman pencalonan menjadi kepala daerah.

Terkait maraknya pencolanan artis menjadi kepala daerah, pertanyaan yang muncul tidak saja tentang kapasitas para artis, tetapi juga tentang orang atau pihak yang mencalonkannya. Dunia batin macam apa yang sesungguhnya terjadi pada pihak-pihak yang mengusung para artis tersebut. Jika pertimbangannya hanya karena para artis itu telah memiliki  popularitas sehingga diharapkan mudah mendulang suara, maka betapa sederhananya kriteria atau syarat untuk menjadi pemimpin. Lebih parah lagi ketika seorang artis calon kepala daerah ditanya pengalamannya sebagai modal menjadi pemimpin, dengan polos dia menjawab “saya pernah memimpin teman-teman sekolah dengan menjadi Ketua Osis di sekolah saya”. Bayangkan seorang pemimpin daerah hanya bermodal Ketua Osis! Jika calon pemimpin dan yang mengusungnya saja bermasalah, maka kesimpulannya kita memang sedang mengalami krisis kepemimpinan. Pertanyaan berikutnya adalah betapa mahalnya sebuah  demokrasi sebagai pilihan sistem politik yang diperjuangkan. Sebab, untuk menuju ke sana tampaknya dilalui dengan pengorbanan, berupa krisis kepemimpinan.

Mengatasi Krisis Kepemipinan

Banyak tanda yang menunjukkan gejala terjadinya krisis kepemimpinan. Diantara gelaja itu, (Pertama), masyarakat merasa tak memiliki pemimpin sesuai harapan; (Kedua), kecenderungan masyarakat loyal secara buta kepada yang memimpin; (Ketiga), Hal-hal yang menyangkut masalah kehidupan, baik itu ekonomi, tradisi, budaya, dan sistem politik dikendalikan oleh kekuatan tertentu, terutama kepartaian; (keempat) maraknya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dan sebagainya. Isu itu bagi sebagian di antara kita tidaklah baru. Tetapi, isu tersebut menjadi aktual dan penting justru di saat kita berada dalam keadaan hampir putus asa. Krisis multidimensi yang kita alami sejak lima tahun terakhir semakin potensial membawa negeri ini bangkrut. Upaya pemulihan ekonomi dan penegakan hukum nyaris tidak terjadi. Dari sekian akibat multikrisis itu, krisis kepemimpinan mungkin merupakan krisis yang paling parah. Tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga sampai ke tingkat lokal. Tidak hanya kepemimpinan tingkat tinggi, melainkan juga sampai tingkat paling rendah. Penerimaan atas kepemimpinan didasarkan kepercayaan. Kepercayaan terbangun lewat keseriusan dan kemampuan mengatasi persoalan. Karena itu, bobot kepemimpinan tidak diukur dari kekuasaan yang dimiliki, tetapi terutama oleh apa dan bagaimana cara memperoleh hasil dan keberpihakannya pada kepentingan rakyat. Ketika pemimpin tidak mengemban tugas rakyat, terjadilah krisis kepemimpinan. Ketika lembaga peradilan tidak berfungsi menegakkan keadilan, rakyat main hakim sendiri. Rakyat bertindak anarkis karena tidak ada kepastian hukum, karena tidak ada komitmen pemimpin pada nasib orang kecil. Bagaiman seorang pemimpin harus tampil? Dalam kisah pewayangan, pemimpin ditamsilkan sebagai pelayan. Itu disampaikan Resi Bhisma sebelum ajal yang memberi nasihat kepada Pandawa. Kata Resi Bhisma, tugas utama seorang pemimpin adalah mencurahkan perhatian kepada bawahan sekaligus mengesampingkan kepentingan pribadi dan keluarganya. Dialah seorang good leader, seorang pemimpin yang baik. Good leader berbeda dengan great leader. Mahatma Gandhi adalah good leader, sebaliknya Hitler great leader. Gandhi memimpin dengan penuh pengorbanan, melayani rakyat dan mengesampingkan kepentingan keluarga. Hitler memimpin rakyat dimotivasi ambisi pribadi yang besar. Baik good leader maupun great leader adalah sama-sama profesional. Tetapi, good leader memiliki dan mengembangkan karakter baik. Oleh karena itu, dalam kepemimpinan ada yang menyebut faktor keberhasilan ditentukan terutama oleh karakter dan baru kepandaian. Orang berwatak baik sulit dicari, sedangkan kepandaian bisa ditingkatkan lewat latihan. Lalu bagaiman mengatasi krisis kepemimpinan Indonesia saat ini? Mengembalikan makna dan perilaku pemimpin sebagai good leader bukan great leader, bukan sebagai petinggi atau pangreh, tetapi sebagai pamong. Dibutuhkan teladan dan langkah nyata yang berorientasi pada yang dipimpin. Pemimpin hadir untuk suatu zaman. Zaman menentukan gaya. Meskipun demikian, ada satu syarat yang nyaris jadi klasik, yakni asketisme atau mesu budhi. Tak ada pemimpin yang jatuh dari langit, semua membutuhkan proses jatuh-bangun. Keterbukaan menerima kritik merupakan bagian dari jiwa pemimpin. Kritik menurut Kwant, analis masalah kritik, adalah bagian dari keterlibatan dan kepemilikan. Menerima kritik sebagai bagian rasa memiliki, menunjukkan bobot seorang pemimpin. Mengatasi krisis kepemimpinan adalah proses pendidikan dalam arti seluas-luasnya. Dibutuhkan waktu panjang. Satu langkah luhur kita ayunkan, hasilnya baru akan kelihatan satu generasi kemudian. Sebaliknya satu langkah salah kita lakukan, akibat buruknya langsung tampak. Salah satu penyebab munculnya krisis kepemimpinan adalah terkait krisis moral. Sehubungan krisis kepemimpinan itu berakar dari krisis moral, maka perlu diselesaikan secara moral, sebelum ada penyelesaian secara teknis manajerial. Penyelesaian krisis kepemimpinan secara moral itu merujuk prinsip al akhlaqul karimah. Prinsip ahkhlaqul karimah itu meliputi ash shidqu (benar), al wafa bil ‘ahd (tepat janji), ta’awun (tolong menolong), al ‘adalah (keadilan) dan istiqamah (konsisten).  Oleh :

La Ode Muhammad Ramadan/ Ibnu Rivai. *** Redaksi

 

 

Tags: ,

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.

pornvids.xyz indoporno.xyz rentalmobilpontianak.xyz videobokep18.xyz fullbokep.xyz videobokepxxx.xyz bokeppro.xyz filmbokeps.xyz videopornoindo.xyz bokepbaru.xyz