www.bininfor.com

Bintang Informasi Rakyat

PT.MHP Diduga Menyerobot Tanah Marga Masyarakat Desa Gumawang Kembali

PT.MHP Diduga Menyerobot Tanah Marga Masyarakat Desa Gumawang Kembali
Zulkifli
Amirul

Amirul

Rambang Dangku. Bininfor.com – Pengukuran tata batas areal kerja PT MHP di desa Gumawang kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim diduga telah menyerobot tanah marga yang merupakan tanah adat masyarakat setempat.

Amirul selaku tokoh masyarakat mengatakan, Pengukuran tata batas arel kerja Pt Musi Hutan Persada di unit empat Caban desa Gumawang Kecamatan Rambang Dangku oleh PT Senokeling baru baru ini membuat warga masyarakat setempat berang dan menuding pihak PT MHP menyerobot tanah marga yang merupakan lahan pertanian warga masyarakat.

Amirul menjelaskan, pengukuran tata batas areal kerja Pt MHP yang dilakukan Konsultan PT Sonokeling itu jauh melenceng dari tata batas sebelumnya, dimana tanah marga yang merupakan lahan pertanian dan perkebuanan warga masyarakat setempat diduga diserobot kembali oleh PT MHP.

Dengan munculnya permasalahan ini, Warga masyarakat Desa Gumawang dalam waktu deket ini akan mendatangi Bupati Muara Enim untuk mempertanyakan apa dasar hukum PT MHP dapat menentukan tata batas arel kerja mereka, dan hal ini jangan sampai membuat masyarakat bergejolak kembali seperti dulu. katanya.

Menurut Amirul warga masyarakat Desa Gumawang juga akan mempertanyakan konsekwensi pihak PT MHP dengan masyarakat yang sudah disepakat selama bebrapa tahun lalu, karena bekisaran tahun 2002 tahun lalu PT MHP menyepakati kesepakatan dengan warga Gumawang bahawa areal kerja PT MHP yang masuk di dalam tanah Marga secara keseluruhan telah dikeluarkan dari areal kerja PT MHP.

PT Musi Hutan Persada (MHP) menyepakati bahwa tanah marga masyarakat Desa Gumawang yang berkisaran 1000 Ha yang masuk dalam arel kerja PT MHP masih dipakai PT MHP dengan pola usaha mengelola hutan bersama masyarakat (MHBM). Tetapi sejak empat tuhun lalu warga masyarakat desa Gumawang tidak menerima hasil usaha mengelola hutan bersama masyarakat (MHBM) tersebut katanya.

Zulkifli

Zulkifli

Di tempat yang sama Zulkifli selaku tokoh Pemuda Desa Gumawang mengatakan, karena di masa kepeminpinan Kepala Desa yang lama sebagian besar warga desa Gumawang tidak menerima hasil usaha MHBM maka kordinator kelompok kerja pola usaha MHBM musyawarah dengan warga untruk memutus pola usaha MHBM itu, sebagai bentuk pemutusan hubungan kerja masyarakat langsung membuka tanah marga itu menjadi lahan kebunan karet dan sebagian kebun sawit.

Zulkifli mencontohkan, ada areal kerja PT MHP sebelumnya yang merupakan tanah marga dan sebagai tanah adat keluarga besar Pak Umar dan Almarhum ayah saya Sobri, yang sudah di keluarkan seperti di unit 03 Gumawang blok banding anyar sub blok cempedak berkisaran 45 Ha, ini sudah dikeluarkan dari areal kerja PT MHP, sejak 3 tahun lalu.

Adapun pihak PT MHP yang mengeluarkan tanah marga yang merupakan tanah adat keluarga kami seluas kisaran 45 Ha ketika itu adalah, Junaidi sebagai staf perencanaan unit 03 Gumawang, Matzen Inayah kasi perencanaan unit 03 Gumawang, Tardillah selaku manager unit 03 Gumawang dan disaksikan oleh keluarga kami wanda Umar, almarhum ayahanda saya Sobri, dan tokoh adat, tokoh masyarakat desa Gumawang lainya.

Menurut Zulkifli tanah adat keluarga kami itu bekisar 17 Ha sudah keluarga jadikan kebun karet sudah umur 3 tahunan, bekisar 7 Ha baru dibuka 2 tahun belakangan ini. Untuk sisa lahan bekisaran seluas 22 Ha, Almarhum bapak saya Sobri pada tahun 2012 lalu mengontrakan kembali kepada pihak PT MHP.

Menyamai pola usaha MHBM secara pribadi, dan tanah adat kelaurga kami itu insaallah kayunya dapat dipanen 2 tahun lagi, tetapi sudah tebang nanti kami sekeluarga besar tdak lagi meneruskan kontrak denagan pihak PT MHP, keluarga kami sudah sepakat untuk membuka lahan tersebut dengan berkebun karet katanya.

Zulkifli juga menyatakan, akan turut serta memperjuangkan tanah marga yang diduga di serobot pihak PT MHP kembali, yang sangat kami sesalkan Pemerintah daerah terkesan tidak berpihak kepada masyarakat, seperti yang tercantum dalam berita acara pertemuan sosialisasi rencana tat batas sendiri areal kerja PT MHP, yang berpedoman dengan surat bupati Muara Enim nomr 593/0730/1/2014 tanggal 30 september 2014, perihal penghentian sementara aktivitas kegiatan operasional PT MHP.

Kalau melihat surat bupati dimaksud, Camat Rambang Dangku Restu Joni Karla,S.Sos, tidak bisa menjadikan surat tersebut sebagai dasar hukum mempalitasi pertemuan yang diikuti perwakilan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel, Kabupaten Muara Enim, perwakilan PT MHP, Konsultan PT Sonokeling, Camat Rambang Dangku, Para Kepala Desa, Air Talas, Aurduri, Air Enau, Gumawang dan Manunggal Jaya, apalagi pertemuan itu membuat kesepakatan yang tidak berpihak kepada masyarakat kata kifli.

Apa alasan saya menyatakan hal tersebut, bahwa Camat Rambang Dangku, tidak menjadi tujuan dari surat tersebut sebagai tembusan pun tidak, lantas Camat Restu Joni Karla,S.Sos, mempasilitasi pertemuan dan mengacu surat bupati tersebut, ini jelas keliru, sebab surat Bupati di tujukan kepada Direktur utama PT MHP, tembusannya kepada Ketua DPRD, Kapolres, Kadin Kehutanan, Kab Muara Enim, Camat Gunung Megang, Kades Bangun Sari, dan Ketua Kelompok tani talang puyang lengi.

Jadi saya melihat pertemuan yang di pasilitasi Camat Rambang Dangku Restu Joni Karla,S.Sos, pada tanggal 19 November 2014 bertempat di Kantor Camat itu tidak memilik legalitas hukum,karena dia berpedoman dengan surat Bupati dimaksud dan saya duga pertemuanitu hanya bentuk akal akalan antara pihak PT MHP, pihak Konsultan PT Sonokeling, dan bebrapa oknum dari kehutanan dan kecamatn itu sendiri.

Diahir perjelasannya Zulkifli mengatakan sudah tidak waktunya para pihak itu membodohi masyarakat, apakah kita belum cukup melihat persoalan persoalan yang mencederai hati rakyat, apakah kita mau melihat kejadian kejadian seperti didaerah lain yang ahirnya mengakibatkan korban jiwa disan sini terjadi didaerah kita juga. Katanya *** Redaksi Bininfor.com Agus Nadi.

Tags: ,

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.