www.bininfor.com

Bintang Informasi Rakyat

PT.MHP Diduga Banyak Melanggar Ketentuan Sk Menteri Kehutanan No 038/Kpts-II/1996

PT.MHP Diduga Banyak Melanggar Ketentuan Sk Menteri Kehutanan No 038/Kpts-II/1996
lahan MHP
lahan MHP

lahan MHP

Bininfor.com. Konsesi PT. MHP Atas Sk Menteri Kehutanan No 038/Kpts-II/1996 ketentuannya diduga banyak di langgar dan pola kerja sama MHBM dengan PT MHP tidak ada manfaat dan untungnya bagi masyarakat.MHBM hanya sebatas untuk meredam konflik antara masyarakat dengan PT MHP karena pada tahun 1996 lalu banyak lahan usaha masyarakat diserobot dan digarap secara paksa  .

Susjila salah satu keluarga Keturunan Cik Anit mengakui kalau kakaknya Sodri pada sekitar tahun 2011 lalu ada pola Kerja sama MHBM dengan pihak PT. MHP yaitu di lahan tanah adat nenek kami Cik Amit di talang sebarauan unit 3 Gumawang dibawah pengurusan MHBM Umar Dani. dengan PT MHP, Sejak tahun 2006 keluarga besar kita  sudah tidak menginginkan lagi adanya kerja sama MHBM itu, dikarenakan tidak ada untungnya bagi kita selaku masyarakat katanya.

Menurut Susjila di tahun 2015 ini pihak keluarganya sudah melayangkan surat kepada pihak PT MHP meminta pihak PT MHP mengeluarkan tanah adat keluarganya selauas 22,05 ha itu dari pola kerja sama MHBM dan dari areal kerja PT MHP wilayah satu Suban Jeriji unit tiga Gumawang.

Namun Susjila  memperkirakan kalau pihak PT MHP tidak akan menyetujui permintaan keluarganya. Lebih lagi kita melihat pihak PT MHP selalu mengatakan lahan yang ada  adalah konsesi PT Musi Hutan Persada, berdasarkan SK Menteri Kehutanan No 038/Kpts-II/1996. Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanam Industry Atas Areal Hutan di wilayah provinsi Sumatera Selatan.

Untuk menghadapi kemungkinan dari pihak PT MHP maka semua keluarga kita mencoba mencari tau konsesi seperti apa yang diatur dalam SK Menteri Kehutanan No 038/Kpts-II/1996. Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanam Industry Atas Areal Hutan di wilayah provinsi Sumatera Selatan Itu.

Merek Peringatan PT.MHP

Merek Peringatan PT.MHP

Susjila mengungkapkan ketika keluarga kita mencoba mencari tau konsesi yang diatur dalam SK Menteri Kehutanan No 038/Kpts-II/1996, ternyata sangat bagus untuk kepentingan masyarakat. Menteri Kehutanan RI dalam surat keputusan tersebut. yang menimbang pada hurup (b) Bahwa sesuai dengan Trilogi Pembangunan, maka pembangunan kehutanan dan hasil hasilnya harus dapat meningkatkan  kesejahteraan  seluruh rakyat lahir dan batin secara adil dan merata. Tinggal sekarang Pertanyaannya, Apa saja program kerja PT MHP sejak tahun 1996 hingga tahun 2015 yang sudah bisa turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam wilayah dan sekitar wilayah areal kerja PT MHP

Kemudian kita memperhatikan bahwa Menteri Kehutanan RI, Memutuskan dan Menetapkan  memberikan hak kepada PT MHP dengan ketentuan.

(a),  luas areal kerja  hak penguasaan hutan tanam industri, HPHTI  adalah seluas 296 400 ha sebagai mana Peta Terlampir. (b), luas dan letak Definitive HPHTI di tetapkan oleh Departemen Kehutanan setelah di adakan pengukuran  dan penataan  batas di lapangan.

Untuk kedua ketentuan dimaksud karena kita tidak pernah luasan areal sebenarnya , maka sesuai dengan Undang undang no 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Public, kami berpendapat pihak PT MHP dapat memperlihatkan Peta lampiran areal seluas 296. 400 ha tahun 1996 itu. Dan menjelaskan berapa luasan definitive areal khusunya di wilayah 1 suban jeriji, unit 3 Gumawang tahun 1996. Juga dapat memperlihatkan peta hasil pengukuran dan penataan batas dari Departemen Kehutanan RI tahun 1996

Selain itu dalam SK Menteri Kehutanan No 038/Kpts-II/1996, menyatakan PT MHP sebagai pemegang hak HPHTI harus memenuhi kewajiban

Pada angka dua,  (2) PT MHP harus melaksanakan  penataan batas areal kerjanya selambatnya 2 tahun setelah penetapan SK Menhut dimaksud.

Pada angka lima, (5) Membuat dan menyelesaikan Amdal, RKL dan RPL selambatnya dalam waktu 2 (dua) tahun setelah dikeluarkannya SK Menhut dimaksud.

Untuk kewajiban pada angka 2 dan 5. suatu hal yang wajar kalau kita juga mempertanyakannya, Apakah pihak PT MHP pada tahun 1998 telah melaksanakan penataan batas areal kerjanya dan membuat dan menyelesaikan Amdal, RKL, RPL dimaksud. Jika hal tersebut sudah dilaksanakan tentunya pihak PT MHP meminiki dekumen hasil penataan batas areal kerja dan pembuatan penyelesaian Amdal, RKL, RPL pada tahun 1998 itu agar hal tersebut dapat diperlihatkan. Pada angka dua belas (12) Pihak PT MHP Membantu dan dan meningkatkan  taraf hidup masyarakat yang ada di dalam atau di sekitar areal kerjanya.

Peningkatan taraf hidup masyarakat seperti apa yang telah di bantukan oleh pihak PT MHP kepada masyarakat yang ada di dalam dan di sekitar wilayah kerja PT MHP. Mengingat banyak sekali masyarakat yang tinggal di desa baik di dalam atau di sekitar wilayah kerja PT MHP khususnya di  kecamatan Rambang Dangku kita sejak tahun 2000 hingga sekarang lahan usaha saja tidak ada kataSila .

Kemudian Jika kita memperhatikan kewajiban pihak PT MHP pada angka 12 ini maka pertanyaannya, Apakah Pola kerja sama MHBM sudah bagian dari membantu peningkatan taraf hidup masyarakat. Apakah Pihak PT MHP yang suka melakukan eksekusi tanaman masyarakat berupa kebun karet kebun sawit tanaman padi juga merupakan membantu peningkatan taraf hidup masyarakat.

Ditempat yang sama Zulkipli yang merupakan anak kandung dari Almarhum Sodri juga mengatakan SK Menteri Kehutanan No 038/Kpts-II/1996, PT MHP sebagai pemegang hak HPHTI, Terikat oleh ketentuan ketentuan bagian Ke Empat. Pada angka  satu (1), apabila  diatas areal HPHTI terdapat lahan yang telah menjadi hak  milik, perkampungan, tegalan, persawahan,  atau telah diduduki dan digarap oleh pihak ketiga maka lahan tersebut tidak termasuk areal kerja HPHTI PT MHP. Pada angka dua (2), apabila lahan sebagaimana disebut pada anka  satu (1) dikehendaki untuk di jadikan areal HPHTI maka penyelesaiannya dilakukan oleh pihak PT MHP dengan pihak yang bersangkutan  sesuai dengan ketentuan peraturan dan undang undang yang berlaku

Zulkifli dengan nana emosi mengatakan ntuk ketentuan pada bagian ke Empat angka satu dan dua. Karena masih tajam ingatan masyarakat di berbagai daerah khusunya dalam kabupaten Muara Enim peristiwa lahan di daerah  suban jeriji ini di kuasi oleh PT Barito Pasipik Group pada tahun 1990,  1992, hingga ke PT MHP tahun 1996.  Lahan-lahan sebagaimana di maksudkan pada angka 1 tersebut, di ambil dan digarap secara paksa oleh perusahaan itu, menggunakan kekuatan para oknum TNI di bawah rezim pemerintahan orde baru.

Pertanyaan kita kalau cara pembukaan lahanya sudah seperti itu apakah hal ini pihak PT MHP selaku Pemegang SK Menteri Kehutanan RI No 038/Kpts-II/1996. Tentang HPHTI bukan merupakan suatu pelanggaran atas isi SK Menteri Kehutanan No 038/Kpts-II/1996, dimaksud.

Kifli mengatakan berdasarkan cerita  orang tuanya dulu mulai dari masa Pt Inhutani  sekitar tahun 80 han masa PT Barito tahun 1990 hingga PT MHP tahun 1996 bukan hanya lahan usaha masyarakat yang di ambil, kawasan hutan yang masih sebagai hutan rimba juga habis di garap semua di jadikan lahan HTI.

Karena itu dalam surat yang kita layangkan baik kepada  pihak PT MHP dan pemerintahan mulai dari Camat hingga Ke Presiden dan lembaga terkait kita mengakui program pola MHBM yang digagas PT MHP hanya sekedar untuk mencegah konflik dengan masyarakat agar tidak mengambil lahan usahanya yang digarap secara paksa dan dirampas tampa ada konvensasi pada tahun 1996 itu. dan tidak terbukti dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, makanya kita meminta pihak PT MHP mengeluarkan lahan kita itu dari areal kerja mereka kata kifli.

Kemudian Kalau kita melihat ketentuan dalam SK Menteri Kehutanan RI No 038/Kpts-II/1996. pada bagian ke Lima. Pada angka 2, pemegang HPHTI dalam hal ini PT MHP dalam keputusan ini akan dikenakan sanksi apabila melanggar kentuan ketentuan dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No 038/Kpts-II/1996.

Untuk semua itu Dari semua yang kami uraikan di atas jika ada yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pihak PT MHP yang tidak sesuai dalam ketentuan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No 038/Kpts-II/1996. Maka kami berpendapat semua itu jelas merupakan sebagai pelanggaran dan perbuatan melawan hokum. Bagi PT MHP selaku pemegang HP HTI

Dikatakan Zulkifli Jika itu sudah menjadi suatu pelanggaran dan perbuatan melawan hukum, maka sepatunya PT MHP sebagai pemegang SK Menhut RI No 038/Kpts-II/1996. Agar di tinjau krmbali dan diberi sanksi. Sesuai dengan peraturan dan undang undang yang berlaku.

Zulkifli mencontohkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 50 ayat  (1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan. Ayat (2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang

menimbulkan kerusakan hutan. Dan Memang dalam pasal (3) Setiap orang dilarang: a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah; b. merambah kawasan hutan;

Akan tetapi jika pemegang izin melakukan pelanggaran  sebagai mana ayat (3) huru c, kami berpendapat itu juga berlaku untuk pemegang izin pemanfaatan hutan seperti PT MHP,  karena jelas  dinyakan c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak

sampai dengan:  1. radius . 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau; 2. Radius 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa; 3. Radius 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai; 4. Radius 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai; 5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; 6. Radius  130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.di larang lahannya untuk di buka dan pepohonannya untuk di tebang.

Sekarang mari kita uji pihak PT MHP sejak tahun 1996 hingga tahun 2015 ketentuan SK Menteri 038 tahun 1996 dan di kaitkan dengan pasal 3 hurup C tersebut apakah tidak melanggar . Sekarang mari kita sama sama untuk turun kelapangan  melakukan  pembuktiannya. Jika itu ada  bukti pelanggaran oleh pihak PT MHP maka kita meminta pihak yang berwewenang tolong diterapkan sesuai sangsi sesuai UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan BAB XIV KETENTUAN PIDANA Pasal 78. karena di jelaskan

  • Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
  • Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

(13) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) adalah kejahatan, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran.

(14) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

(15) Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara.

Bab XV Ganti Rugi Dan Sanksi Administratif Pasal 80

(1) Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang ini, dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada Negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan.

(2) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, atau izin pemungutan hasil hutan yang diatur dalam undang-undang ini, apabila melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 dikenakan sanksi administratif.

(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Jadi pertanyaan kita, Konsesi PT Musi Hutan Persada berdasarkan SK Menteri Kehutanan No 038/Kpts-II/1996. Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanam Industry Atas Areal Hutan. Sejak tahun 1996 kalau dihubungkan . UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 50 ayat 1,2,3 hurup C, ada pihak yan berwewenang yang mau dan berani mengusut tuntas dugan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak  PT MHP

Di karenakan UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Bab XVII Ketentuan Penutup Pasal 83 Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini maka dinyatakan tidak berlaku: 1. Boschordonnantie Java en Madoera 1927, Staatsblad Tahun 1927 Nomor 221, sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 168, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1934 Nomor 63;  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823).

Terahir Zulkiifli dan Susjila mengatakan KONFLIK yang terjadi antara masyarakat dengan pihak PT MHP.  Di sebabkan  pihak PT MHP selalu menyatakan berpegang dengan Konsesi PT Musi Hutan Persada berdasarkan SK Menteri Kehutanan No 038/Kpts-II/1996. Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanam Industry Atas Areal Hutan di wilayah provinsi Sumatera Selatan. Pihak PT MHP tidak pernah mau memahami ketentuan Undang-undang No  41 tahun 1999 tentang kehutanan. Katanya  

sebagi contoh bab II status dan fungsi hutan pasal 5 ayat (1) Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari: hurup (a). hutan negara, dan hurup (b). hutan hak. Ayat (2) Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a), dapat berupa hutan adat. Ayat (3) Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya. Pungkas  keduanya ** Redaksi

 

 

 

 

Tags: ,

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.