www.bininfor.com

Bintang Informasi Rakyat

Walikota Prabumulih : Truk Angkutan Batubara Agar Dilarang Lewati Jalan Umum.

Walikota Prabumulih : Truk Angkutan Batubara Agar Dilarang Lewati Jalan Umum.

Prabumulih. Bininfor.com- Lagi lagi Walikota Prabumulih Ir Ridho Yahya meminta pihak pemerintah Provinsi Sumatra Selatan melalui Wakil Gubernur Ishak Meki agar truk angkutan batubara disetop melintas di jalan umum.

Sebelumnya Walikota Prabumulih Ir Ridho Yahya meminta agar angkutan batubara dilarang untuk melintas di jalan umum seperti pernah disampaikan Ridho Yahya melalui Anggota DPRD Propinsi saat menggelar Reses ke Kota Prabumulih beberapa waktu yang lalu ,

Walikota Ir Ridho Yahya dalam sambutannya pada peringatan hari lingkungan hidup yang dipusatkan di taman Kota Prabujaya siang tadi Senin (01/08/2016) memohon kepada Wakil Gubernur untuk dapat menerbitkan kebijakan melarang angkutan batubara melintas dari Kota Prabumulih.

Pasalnya Kata Ridho Yahya, Kota Prabumulih atau Walikota Prabumulih Ir, H Ridho Yahya MM menyampaikan ke Wakil Gubernur Sumsel H Ishak Mekki bahwa masyarakat Kota ini pada umumnya sangat resah dengan masih melintasnya angkutan batubara di Kota Prabumulih.

Menurut Walikota kendaraan angkutan batubara selain meresahkan warga Kota Prabumulih dan tidak memiliki nilai manfaat bagi masyarakat. Keberadaan angkutan batubara juga menjadi faktor rusaknya jalan dan menimbulkan polusi udara serta pemicu terjadinya kecelakaan di jalan raya karena itu aatas nama Pemerintah Kota dan Masyarakat kita meminta agar batubara disetop melintas dari jalan umum.

“Kami meminta melalui pak Ishak Meki agar truk angkutan batubara ini tidak lagi melintas di jalan umum. Melainkan di jalan khusus yang telah disediakan. Keberadaan truk angkutan batubara yang melintas dijalan umum, kerap menimbulkan kecelakaan bagi pengguna jalan. Jalan pada rusak karena muatan angkutan melebihi batas yang ditentukan” ujarnya.

Wakil Gubernur Ishak Meki mengatakan, Pemerintah Kota Prabumulih menolak tambang batubara di Kota Prabumulih itu perlu didukung. Namun untuk menghentikan truk angkutan batubara melintas di jalan umum perlu adanya koordinasi seluruh element masyarakat, baik itu pemerintah Daerah, Pusat dan lembaga Pemerintah lainnya.

“Batubara itu bagian dari kekayaan alam yang bisa di eksploitasi dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat berdasarkan undang-undang. Nah untuk penyetopan angkutan batubara melintas dari jalan umum perlu kesama-pahaman semua pihak, baik itu pemerintah daerah, Pemerintah Pusat, Lembaga Terkait dan pihak swasta” tegasnya.sumber (PP)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.