www.bininfor.com

Bintang Informasi Rakyat

Liputan Khusus Dana Desa 2017

Liputan Khusus Dana Desa 2017

 

Muara Enim. Bininfor.com-Redaksi media online bintang informasi rakyat dan Kordinator liputan Koran Kompas Indonesia adakan liputan khusus soal dana Desa  2017.

Agus Nadi selaku pimpinan dan pengelola Media Online Bintang Informasi Rakyat (binifor.com) dan Made Sri Seluke Kordinator Liputaan Koran Kompas Indonesia wilayah Sumatera Selatan, menyatakan, sejak 30 juli 2017 melakukan liputan khusus soal penggunaan dana Desa di enam Kecamatan wilayah dapil 3 kabupaten Muara Enim,  yaitu di Kecamatan, Gelumbang, Lembak, Sungai Rotan, Kelekar, Belida Darat, dan Muara Belida.

Menurut Agus Nadi Adapun tujuan melakuakan liputan khusus soal penggunaan dana desa 2017 adalah untuk mendukung fublikasi penggunaan dana desa yang dilaksanakan para kepala desa   setempat.

Sehingga nantinya dapat dilihat manfaat dan hasil positif  atas penggunaan dana desa itu. Selain itu jika dilaksanakan sesui dengan peruntukan dan ketentuan sepeti diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 maka dapat dipastikan semua kepala des di enam kecamatan dimaksud akan terhindar dari pemasalahan, penggunaan dana desa.

Deikatakanya, Sebagai media yang memiliki pranan dan fungsi menyebarluaskan informasi yang diperlukan masyarakat atau public tentunya kita harus berpedoman dengan Undang-Undang No 40 tahun 1999 tentang Pers  sebagaimana diatur dalam  Pasal 4 Ayat 1  yang menyebutkan,. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Ayat 2.  Menyebutkan, Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. Ayat 3. Menyebutkan, Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional  mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Pasal 5 Ayat 1. Menyatakan, Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Pasal 6 menyatakan Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut :a.  memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; b.  menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi  hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan; mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar; d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum  e.  memperjuangkan keadilan dan kebenaran; Pasal 7 ayat 2. Dinyatakan Wartawan memiliki dan mentaati Kode Etik Jurnalistik     

Kemudian dalam Pasal 18 ayat 1.menyatakan, Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

Selain itu Agus menjelaskan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 sebagaimana diatur pada, Ketentuan umum pasal 1 ayat 8 yang menyebutkan. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pasal 3 bahwa prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip prinsip: (a). Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan; (b). Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan yang berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa; (c). Kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa; (d). Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat;

Pasal 4 ayat  (1) menyebutkan, Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dan ayat (2) menyebutkan Prioritas penggunaaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain Pembangunan Inprastruktur, Pemberdayaan usaha masyrakat, Penyertaan modal.

Selanjutnya dalam Pasal 10 menyebutkan, Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan. Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi prioritas kegiatan, anggaran

dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.  Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APB Desa. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam  penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Dikatakan agus Nadi Mengingat amanat Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor  6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Kepala Desa memiliki tugas dan fungsinya sebagai pelaksana kegiatan pembanguan penaggungjawab anggaran serta sebagai pelayan masyarakat tentunya lebih mengedepankan apa yang menjadi perioritas asfirasi masyarakat.pungkasnya. Redaksi Bininfor.com

 

 

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.