www.bininfor.com

Bintang Informasi Rakyat

LSM INDOMAN : Seprindik Kejagung Agar Dapat Temukan Para Tersangka Baru

LSM INDOMAN :  Seprindik Kejagung Agar Dapat Temukan Para Tersangka Baru
Sumatera Selatan- Bininfor.com – Ketua LSM INDOMAN Amrizal Aroni Dalam perkara Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2013 dapat ditemukan para tersangka baru
Amrizal Aroni kepada wartawan media online Bintang Informasi Rakyat (bininfor.com) memaparkan  adanya, Kejaksaan Agung RI  kini meningkatkan proses hukum dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana hibah Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2013 dengan memanggil 19 pejabat OPD, Badan dan Komisi di Provinsi Sumatera selatan.
Menurut Amrizal, Surat perintah penyidikan terhdap ke 19 nama pejabat Sumsel tertera dalam surat Nomor : B-1156/F.2/Fd.1/05/2017 tanggal 09 Mei 2017 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan   ditanda tangani Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Warih Sadono, Jaksa Utama Madya. Selaku Penyidik
Dalam Seprindik tersebut, Jaksa Utama Madya. Selaku Penyidik telah melakukan pemanggilan ke 19 orang pejabat tersebut sejak Senin tanggal 15 Mei s/d 18 Mei 2017 adapun yang dipanggil  untuk pemeriksaan  15 Mei 2017 adalah,  Richard Cahyadi yang saat ini selaku kepala Badan Kebangpol dan Linmas Prov Sumsel,  Drs Syamsul Bahri MM Kadis PU Pengairan, Drs H. Akhmad Najib, Asisiten Setda, Ir .Yohanes H Toruan, Drs Tanda Subagio, Drs Agustinius Anthony dan Supri Anthony, SE.
Pada Selasa 16 Mei 2017 Pemanggilan untuk pemeriksaan  yaitu  terhadap  Irene Camelyn Sinaga yang saat ini menjabat kepala Dinas Pariwisata Propinsi Sumatera Selata,  Irene Camelyn sebelumnya menjabat Kabag Humas,  Drs Widodo saat ini selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan,  dr Fenty Aprina waktu itu selaku kepala Dinas Kesehatan Prov Sumsel,  Drs Apriyadi Msi, sebelumnya menjabat Kepala Dinas Sosial Prov Sumsel,  PLT Bupati Kabupaten Pali. Sekarang ini Drs Apriyadi Msi menjabat Plt Sekda Kabupaten Musi Banyuasin .
Dra Anisatul Mardiah, M.Ag waktu itu selaku ketua KPU Prov Sumsel,  Robby Kurniawan sebelumnya merupakan kepala Biro Umum dan perlengkapan Provinsi Sumatera Selatan serta selaku PJ Bupati Oku Selatan. sekarang Robby Kurniawan selaku PLT sekretaris Daerah Kabupaten Pali dan
Yusri Effendi, SH MM, Mukti Sulaiman, SH M.Hum, Ir Eddy Hermanto, Ir. Syamsul Chatib, Drs. H. Eppy Mirza yang merupakan anggota TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Kemudian hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 selanjutnya pemeriksaan untuk, Ridhuan, ST
Para pejabat yang tertera dalam Seprindik dari Kejagung itu  sebelumnya telah memberikan keterangan dalam sidang Tipikor di pengadilan negeri kota Palembang selaku saksi dalam sidang  terdakwa Ikhwanuddin mantan kepala Kesbangpol dan Laoma PL Tobing yang diduga  merugikan negara dana sebesar Rp 2,388 Milyar. kasus dugaan penyimpangan dana hibah propinsi Sumatera selatan tahun 2013.
Amrizal sangat optimis dengan telah dikeluarkannya seprindik kajagung terhadap 19 pejabat OPD, Badan dan Komisi di Provinsi Sumatera selatan. Tim Penyidik kejaksaan agung RI dapat menemukan para tersangka baru.yang selanjutnya dapat menjerat pelaku utamanya, sebab terdakwa ataupun nanti ditemukan tersangka lainnya, kita meyakini mereka semua ada yang memerintahkan hal itu dapat kita lihat dari Tim Penyidik Kejagung yang melakukan penyidikan terhadap 6 (enam) kali Perubahan Peraturan Gubernur tentang  penjabaran APBD Sumsel yang tidak berdasarkan APBD induk tahun 2013 dan merupakan alat bukti utama dugaan kerugian negara sebesar Rp.626,1 milyar seperti :
  1. Peraturan Gubernur Sumsel No. 5 tahun 2013 tentang perubahan pertama Peraturan Gubernur No. 53 tahun 2013 tentang Penjabaran APBD Sumsel 2013
  2. Peraturan Gubernur Sumsel No. 10 tahun 2013 tentang perubahan kedua Peraturan Gubernur No. 53 tahun 2013 tentang Penjabaran APBD Sumsel 2013 untuk mengakomodir perubahan penerima hibah yang bersumber dari dana reses dapil DPRD Sumsel.
  3. Peraturan Gubernur Sumsel No. 15 tahun 2013 tentang perubahan ketiga Peraturan Gubernur No. 53 tahun 2013 tentang Penjabaran APBD Sumsel 2013
  4. Peraturan Gubernur Sumsel No. 18 tahun 2013 tentang perubahan ke empat Peraturan Gubernur No. 53 tahun 2013 tentang Penjabaran APBD Sumsel 2013
  5. Peraturan Gubernur Sumsel No. 23 tahun 2013 tentang perubahan ke lima Peraturan Gubernur No. 53 tahun tentang Penjabaran APBD Sumsel 2013
  6. Peraturan Gubernur Sumsel No. 31 tahun 2013 tentang perubahan ke enam Peraturan Gubernur No. 53 tahun 2013 tentang Penjabaran APBD Sumsel 2013 untuk mengakomodir hibah kepada Panitya penyelenggara Islamic Solidarity Games 2013 di Palembang.
Amrizal mengakui, soal dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana hibah Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2013  adanya bantahan dari Gubernur Sumatera Selatan,
Menurut Amrizal, Alex Noerdin membantah dan menyatakan bahwa tidak ada penyelewengan dana hibah itu. Alex Noerdin  mengatakan tadak ada yang salah dalam proses penyaluran dana hibah dan bansos saat itu. Bahkan Pemprov Sumsel telah menindaklanjuti rekomendasi dan temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memeriksa penggunaan dana bansos dan hibah pada tahun itu.
BPK menyebut ada sekitar Rp.821 miliar dana hibah dan bansos yang tidak bisa dipertanggung jawabkan. Salah satu rekomendasi BPK, menurut Alex, adalah pengembalian dana bansos yang sudah dicairkan sebesar Rp.15 miliar.
Alex menyebut, jajaran Pemprov Sumsel telah menjalankan rekomendasi dari BPK itu. “Itu kita sudah tindak lanjuti semua,” kata Alex usai diperiksa Kejaksaan, Jumat kala itu. Pungkas Amrizal.  LSM INDOMAN. ***Redaksi

 

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.