www.bininfor.com

Bintang Informasi Rakyat

Inisial STR Bendahara Partai Golkar Diduga Atur Proyek APBD 2017. Kota Prabumulih

Inisial STR Bendahara Partai Golkar Diduga Atur Proyek APBD 2017. Kota Prabumulih

Prabumulih. Bininfor.com – Berkembang informasi  bahwa diduga lelang proyek APBD dan DAK tahun  2017 di lingkungan pemerintah kota Prabumulih diatur dan dikondisikan oleh  inisial STR sebagai bendahara DPD Partai Golkar Kota Prabumulih.

Ketua Gapeknas  Kota Prabumulih, Ruslan  Zainoeddin  kepada bwartawan media online bintang informasi rakyat  (bininfor.com) mengatakan Kamis 27 Juli 2017 mendatangi  Dinas PU Kota Prabumulih  untuk pertanyakan soal lelang proyek APBD dan dana DAK  anggaran 2017.

Karena berkembang informasi bahwa lelang proyek   di tahun  2017 ini, panitia Lelang Proyek  atau pokja itu hanya pormalitas saja, Lelang proyek  APBD, DAK diduga ada pihak yang mengaturnya yaitu sdr inisial STR selaku Bendahara Partai Golkar, Inisial STR tidak punya kewenangan mengatur dan mengkondisikan proyek  pengadaan barang dan jasa pemeritah. Inisial STR hanya seorang pengusaha  atau kontraktor.

Atas dasar itu Ruslan  Zainoeddin  mendatangi Kepala dinas pekerjaan umum Kota Prabumulih M. Supi, sekretaris Juairih, H. Beni dan lainnya. Ketika hal itu dipertanyakan jawab dari Pak Supi, Juairiah H. Beni itulah adanya dan kami tidak tidak bisa berbuat banyak .ungkap mereka kepada saya, katanya

Ruslan  Zainoeddin  mengatakan ketika lelang proyek di lingkungan pemerintah kota Prabumulih yang mengaturnya benar inisial STR dan STR  bukan bagian dari pemeriuntah, maka itu menyalahi ketentuan  Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Karena yang mengatur lelang proyek  di lingkup pemerintahan adalah Pemerintah kata ruslan.

Menurut Ruslan  Zainoeddin. Tata pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government) adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi yang punya kewenangan

Institusi yang punya kewenangan. Untuk melaksanakan prinsip Good Governance and Clean Government, maka Pemerintah dalam melaksanakan lelang proyek pengadaan barang dan jasa, harus melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak (independen), serta menjamin terjadinya interaksi ekonomi dan sosial antara para pihak terkait (stakeholders) secara adil, transparan, profesional, dan akuntabel. Ungkap Ruslan.

Dijelaskan Ruslan. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, perlu didukung dengan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan negara yang dibelanjakan melalui proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan upaya untuk menciptakan keterbukaan, transparansi, akuntabilitas serta prinsip persaingan/kompetisi yang sehat dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dibiayai baik melalui dana APBN/APBD, sehingga diperoleh barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas serta dapat dipertanggung-jawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah dan pelayanan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dirubah terakhir dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

Di akhir penjelasannya Ruslan  Zainoeddin menegaskan ketika lelang proyek  pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur oleh pihak yang tidak punya kewenangan  seperti  yang  berkembang informasi inisial STR yang mengaturnya proyek dimaksud, maka itu merupakan pelanggaran dan perbuatan melawan hokum, sebagai Ketua Gapeknas kita akan laporkan kepada pihak yang berwajib pungkasnya. *** Redaksi

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.