www.bininfor.com

Bintang Informasi Rakyat

Jika Kepala Dinas Menyalahgunakan Wewenang Dan Jabatannya

Jika Kepala Dinas Menyalahgunakan Wewenang Dan Jabatannya

Prabumulih – Bininfor.com-Jika Kepala Dinas menyalahgunakan Wewenang dan Jabatannya mak hal tersebut menjadi risiko dan tanggung jawab Kepala SKPD Itu sendiri.

Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Moh Yusup Arni HS kepada Wartawan media ini  dini hari 19 Oktobe 2017 diruang kerjanya mengatakan, selaku Asisten II pemerinrah Kota Prabumulih mempunyai tugas pokok;

Pertama, Menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan administrasi serta kegiatan yang meliputi Perekonomian, Pembangunan dan Keuangan;

Kedua Menyelenggarakan Pengkoordinasian Dinas Daerah serta Lembaga Teknis Daerah pada ruang lingkup Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Keuangan.

Dijelaskan Yusup Arni, Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

Perumusan kebijakan teknis kegiatan di Sekretariat Daerah meliputi Perekonomian, Pembangunan dan Keuangan, Dinas Daerah serta Lembaga Teknis Daerah pada ruang lingkup Asisten;

Pengkoordinasian perencanaan kegiatan di Sekretariat Daerah meliputi Perekonomian, Pembangunan dan Keuangan, Dinas Daerah serta Lembaga Teknis Daerah pada ruang lingkup Asisten;

Pengkoordinasian, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi kegiatan di Sekretariat Daerah meliputi Perekonomian, Pembangunan dan Keuangan, Dinas Daerah serta Lembaga Teknis Daerah pada ruang lingkup Asisten;

Pelaksanaan koordinasi penyusunan pembinaan kegiatan di Sekretariat Daerah meliputi Perekonomian, Pembangunan dan Keuangan, Dinas Daerah serta Lembaga Teknis Daerah pada ruang lingkup Asisten;

Pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan kegiatan di Sekretariat Daerah meliputi Perekonomian, Pembangunan dan Keuangan, Dinas Daerah serta Lembaga Teknis Daerah pada ruang lingkup Asisten;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

Dikatakan Moh Yusup Arni, Selain itu Asisten bidang ekonomi dan pembangunan juga sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah ( TAPD) hasil rumusan  tim bersama jajaran pemerintah Kota SKPD dan Bappeda selanjutnya dibawa ke Tim Anggaran DPRD.

Setelah disahkan Tim Angaran DPRD baru anggaran tersebut menjadi Anggran Belanja Daerah, yang selanjutnya menjadi wewenang dari masing masing SKPD dalam penggunaan anggaran itu.

Untuk pelaksanaan dana APBD, SKPD yang mempunyai anggaran Pembangunan,  maka Kepala Dinas masing masing SKPD adalah bertindak sebagai Penguna angaran dan kuasa penguna anggaran,

Asisten II selaku yang menyelenggarakan Pengkoordinasian Dinas Daerah tentunya secara langsung ataupun tidak langsung turut melakukan Pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan kegiatan yang meliputi Perekonomian, Pembangunan dan Keuangan, Dinas Daerah.

dalam hal ini As II tentunya turut mengawasi pelaksanan kegiatan pembangunan, akan tetapi jika ada temuan dalam pelaksanaan pembanguan tidak sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya, atau ada indikasi menyalahgunakan wewenang dan  jabatannya  maka itu merupakan tanggung jawab dan resiko Kepala Dinas itu sendiri sebagai Pengguna Anggaran.

Yusup Arni  diahir penjelasannya mengatakan dengan adanya peraturan baru mengenai tugas dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) banyak PPK dan PPTK  yang akan mengundurkan diri, semestinya tidak perlu takut karena hal itu memang tidak perlu di takuti, jika kegiatan itu dilaksanakan seca baik dan benar sesuai dengan ketentuan aturan yang ada Pungkas Yusup Arni.*** Agus Nadi

 

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.