www.bininfor.com

Bintang Informasi Rakyat

Polisi Tak Bisa Menilang Kendaraan Yang Pajaknya Telat Atau Mati

Polisi Tak Bisa Menilang Kendaraan Yang Pajaknya Telat  Atau Mati

 

Ogan Ilir – Bininfor.com– Salah satu pertanyaan yang kerap dijadikan persoalan oleh masyarakat. Adalah masih adanya oknum petugas nakal yang berani menilang hanya karena status pajak kendaraan telat/belum dibayar.
Seperti yang terjadi dengan seorang wartawan media online Bintang Informasi Rakyat (bininfor.com) Agus Nadi hari selasa 2 Januari 2018 sekira pukul 09. 45 bwib oleh satuan Polantas Polres Ogan ilir.
Ketika itu Agus Nadi bersama keluarga hendak ke Tanjung Raja OI untuk mengatar jenasah adik iparnya kepemakaman di Talang Balai bersama rombongan.
Agus Nadi yang mengeudikan mobilnya di belakang rombongan mobil Ambulance. Tiba tiba langsung di setop oleh Polantas yang tengah melakukan razia rutin di kawasan Rumah makan Tahu Sumedang.
Seorang Polisi langsung menghampiri Agus Nadi meminta dirinya memperlihatkan surat surat kendaraan STNK dan SIM, Agus Nadi langsung memberikannya kepada Polantas tersebut.
Tampa basabasi polantas itu langsung mengajak Agus Nadi ke Mobil Patroli dan Agus Nadi mengakui kalau pajak kendaraannya mati karena itu Agus Nadi minta tolong agar tidak ditilang dan Agus Nadi sempat mengatakan Pak Polantas saya minta tolong  kami ini akan mengantarkan jenasah kepemakaman di talang balai dan saya ini kebenaran mitra kepolisian juga. Saya adalah seorang wartwan sembari menujukkan KTA PWI dan Kartu  UKW, wartawan mudanya.
 Namun hal itu tidak digubris polantas itu, dia malah mengatakan mobvil bapak pajaknya sudah mati,dan kita tidak bisa membantu lebih lagi disini ada perwira yaitu Kasat Lantas. Agus Nadi pun langsung menemui Kasat Lantas sebari mengatakan tolong pak.Namun  Kasat hanya mengatakan tilang aja SIM nya nanti kita bantu katanya singkat.
Polantas yang sudah mengisi belangko Tilang langsung menyuruh Agus Nadi menandatanganinya. Agus Nadi tidak mempertanyakan siapa nama polantas itu dan dikenakan pelanggaran pasal berapa.? karena harus buru-buru kepemakaman di Talang Balai Agus Nadi langsung menandatangani tilang tersebut.
Usai ditilang   sebari Agus Nadi kembali ke mobilnya. Kasat mengatakan nanti kita bantu pak katanya Setelah sampai di, Ogan Ilir Agus Nadi melihat tilang itu bersama saudara-saudaranya.
Ternyata Agus Nadi dinyatakan melanggar pasal 288. Ayat 1, ju 106  oleh Polalantas bernama B Andika. Brigpol / 860202.. Polres Ogan Ilir, lalu setelah dari pemakaman, Agus Nadi mencari tau tentang konsekwensi ketentuan pasal yang dikenakan padanya.  
Ternyata bunyi Pasal 288 ayat (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan SuratTanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
Pasal 106 ayat (5) Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib menunjukkan, hurup a. Menyebutkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan
Agus nadi selanjutnya mencari refrensi tentang ketentuan pasal tersebut. Melalui  Situs online  Otosia.com, Agus Nadi menemukan jawabannya. pemberitaan di media online, Otosia.com menyebutkan. Polantas apakah bisa melakukan penilangan karena pajak kendaran yang mati dan apakah berada di bawah wewenang petugas kepolisian? Jawabannya adalah tidak.
Polisi tidak berhak melakukan penindakan berupa tilang kepada warga hanya karena status pajak yang ‘nunggak’ atau belum dibayar, atau pajak mati. Karena  kewenangan tersebut merupakan milik pihak Dispenda.
Petugas kepolisian hanya bisa menegur/menyarankan untuk segera membayar pajak karena memang tidak ada dasar hukumnya bagi mereka untuk memberi tilang bagi keterlambatan tersebut.
Hal tersebut mengacu pada Undang-undang Lalulintas no.14 Tahun 1992 (ralat: UU Lalu lintas no.22 Tahun 2009. ed), hanya pelanggaran yang menyangkut kelengkapan kendaraan termasuk surat-surat SIM dan STNK yang masih hidup/berlaku, lampu motor, lampu sein, dan seterusnya yang berhak ditindak oleh polisi dengan cara menilang.
Sementara pajak kendaraan bermotor sendiri termasuk dalam pajak provinsi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dan diatur dalam undang undang nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Wakil Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, Kombes Pol. Sam Budigusdian sendiri pernah mengatakan “Pajak kewenangan ada di Dispenda. Ada sanksi administratif sendiri, seperti denda kalau telat membayar pajak, bukan tilang sanksinya,” dikutip dari Divisi Humas Mabes Polri. 
Contoh kasus semisal si pengendara yang telat membayar pajak ini terkena razia di jalan umum namun semua surat dan kelengkapan kendaraan telah dipenuhi, polisi tidak bisa dan tidak berhak memberikan tilang. 
Jikalau si oknum masih terus ngotot, Anda berhak menanyakan pasal dan nama si oknum hingga melaporkannya kepada yang berwenang dalam bentuk komplain resmi. Sumber. Otosia.com dan Redaksi Bininfor.com.
 
 
 
 

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.