www.bininfor.com

Bintang Informasi Rakyat

Oknum Polda Riau Diduga Rekayasa & Kriminalisasi. Sengketa Pers.

Oknum Polda Riau Diduga Rekayasa & Kriminalisasi. Sengketa Pers.

PEKANBARU- Bininfor.com -Senin 10 September 2018, Ratusan Wartawan dari berbagai media, datangi Markas Besar Kepolisian Daerah Riau, sengketa atas pemberitaan Pers yang diduga melanggar undang-undang ITE.

Kedatangan pendemo itu langsung menuju kantor Kapolda Riau di jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru Riau
Para wartawan membawa beberapa tuntutan atas tindakan aparat hukum yang diduga kuat melakukan kriminalisasi terhadap Pers.

Kordinator aksi, Ismail Sarlata dan Feri Sibarani, dalam orasinya menyampaikan didepan pintu gerbang Polda Riau, “Atasnama solidaritas Pers”, kami menyampaikan tuntutanya ke Kapolda Riau, agar Kapolda Riau segera memeriksa penyidik Dirkrimsus yang diduga kuat melakukan kriminalisasi pers terhadap Redaksi Harian Berantas, Toro Laia, yang dilaporkan Bupati Bengkalis, Amril Mukminin atas tuduhan pencemaran nama baik, sebagaimana dituangkan dalam Undang-undang ITE.

Sejatinya pemberitaan di media Pers, jika dirasa telah merugikan nama baik atau menyerang kehormatan seseorang, maka sesuai dengan UU Pers No.40 tahun 1999, dan berdasarkan MoU Dewan Pers dan Kapolri tahun 2012 dan 2017, itu sebagai pelanggaran kode etik jurnalistik dan telah disediakan mekanismenya yaitu Hak Jawab dan hak Lorelei dari kedua belah pihak,

,”Kami mohon kepada Kapolda Riau yang baru, Bapak Irjen Pol Widodo supaya bersedia berdialog dengan insan solidaritas Pers, untuk mendengar aspirasi kami dan merespon kejanggalan penyidikan yang dilakukan penyidik Ditreskrimsus Polda Riau terhadap wartawan,” ungkap, Feri.S

Feri menyampaikan dugaan tindakan arogansi dan kriminalisasi yang dilakukan oknum-oknum Kepolisian Polda Riau terhadap media saat menjalankan tugas jurnalistik seperti sdr Toro Laia, yang perkaranya sekarang telah masuk ke tahub persidangan di PN Pekanbaru.

Fery mengcam bahwa hasil penyidikan pihak Polda Riau diduga kuat ada persekongkolan antara, Amril Mukminin dan beberapa oknum lainya untuk mengkriminalisasi media Pers.

,”Segera periksa oknum penyidik yang kami duga kuat telah bersekongkol dengan Amril mukminin selaku Bupati di Bengkalis, yang diduga terlibat korupsi dana bansos Bengkalis tahun 2012 senilai 272 miliar, dan kami minta Kapolda Riau yang baru segera memanggil penyidik dan membongkar dugaan “Persekongkolan ini, secara terang benderang,” teriak Feri.

Disayangkan Kapolda Riau Irjen Pol Widodo saat demo berlangsung, tidak menemui massa aksi solidaritas Pers,

Kapolda Riau, hanya menerimtahkan Satuan Direskrimsus melalui kasubdit IV, AKBP Ginting yang memberikan pernyataan sikap Kepolisian Polda Riau saat mediasi di ruang SPKT Dirkrimum Polda Riau,

Namun 5 orang utusan dari aksi solidaritas menolak dan memilih melanjutkan aksinya.
,”Kami meminta dan mendengar pernyataan langsung dari Kapolda Riau, atau setidaknya Dirkrimsus Polda Riau,” terang B Anas yang mendapingi Feri Sibarani.

Mendengar sikap beberapa utusan aksi tersebut, pihak Polda Riau pun tak dapat berbuat apa-apa, akhirnya membiarkan para aksi solidaritas Pers bergerak dan kembali beraksi menuntut kepada Kapolda Riau agar segera memeriksa penyidik Polda Riau, memeriksa kembali Amril Mukminin cs yang terindikasi turut terseret dalam korupsi bansos Bengkalis senilai 272 miliar, sebagaimana diberitakan sebelumnya oleh media Harian Berantas.

Kami juga meminta Kapolda Riau, agar membongkar praktik-praktik proses penyidikan, dan mengkriminalisasi pers, karena soal pemberitaan itu sejatinya ranah Dewan Pers sesuai UU Pers.

,”Ini sejarah buruk dalam dunia Pers, ini dapat diduga sebagai permainan karena telah diberitakan seorang oknum pejabat di media dengan muatan soal keterkaitan Bupati Bengkalis, Amril Mukminin atas kasus korupsi bansos Bengkalis yang telah menyeret sebagian besar pelakunya ke dalam jeruji besi, namun belakangan diketahui, Amril Mukminin dan beberapa orang lainya sama-sama terlibat namun tidak terjerat hukum,” kata Feri Sibarani dalam orasinya.

Aksi solidaritas Pers pun melanjutkan aksinya di kantor Kejaksaan tinggi Riau,

sesuai kapasitasnya untuk menelaah berkas perkara yang disampaikan penyidikan Polda Riau, jika memang benar perkaranya tidak dapat didakwakan, Kejaksaan berhak untuk tidak melanjutkan perkara tersebut, sebaliknya apabila ditemukan ada penyimpangan penyidikan dari kasus sengketa Pers dan bila ada unsur pidananya maka kita meminta agar dibuka terang benderan*** realase aliansi Insan Pers IMO Riau.

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.