www.bininfor.com

Bintang Informasi Rakyat

Caleg Partai Amanat Nasional (PAN) Minta Raperda No 7 Th-2019 Untuk Dikaji Ulang.

Caleg Partai Amanat Nasional (PAN) Minta Raperda No 7 Th-2019 Untuk Dikaji Ulang.

Pali. Bininfor.com – sebagaimana diungkapkan kedua Caleg DPRD dari PAN Kabupaten Pali bahwa, Raperda Nomor 7 tahun 2019 tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang tarif pelayanan kelas III pada RSUD Talang Ubi. yang sedang dibahas diparipurna,
mendapat kritikan dan saran bagi pihak Eksekutif dan legislatif agar dikaji ulang dan menelitinya lebih dalam tentang pengajuan.

Kritikan terhadap Raperda dimaksud, dilakukan oleh Kedua Calon legislatif dari PAN ini adalah Yas Budaya dan MARWITO keduanya meminta kepada pihak terkait untuk meninjau ulang meneliti lebih dalam, terutama raperda Nomor 7 yakni : Rancangan Peraturan Daerah tentang tarif pelayanan kelas III pada RSUD Talang Ubi.

Calon Legilatif DPRD Kabupaten PALI dari PAN dengan nomor urut 9 dapil 1 Talang Ubi Kabupaten PALI MARWITO. Mengatakan, Dalam raperda Nomor 7 menyebutkan bahwa, tarif pelayanan kesehatan kelas III pada huruf F. terwujudnya peran serta masyarakat dalam pembiayaan pelayanan kesehatan di RSUD.

Dijelaskan Marwito, Dinas Kesehatan dan Bupati yang telah mengusulkan hal tersebut ke Paripurna DPRD dalam poin F, kami minta Bupati dan dinas terkait serta anggota DPRD mesti mengkaji ulang serta meneliti secara dalam penetapan tarif yang dimaksud supaya masyarakat miskin kelas III tidak merasa terbebani dengan biaya yang dibebankan kepada warga, katanya.

Marwito, mengatakan, Raperda no 7 itu, perlu dirinci secara detail nominal anggaran yang bakal ditetapkan dalam sidang paripurna yang sedang dibahas, sebelum disahkan menjadi peraturan daerah,”ungkapnya Rabu, 06 Januari 2019.

Karena hal tersebut menurut kedua Calon legislatif DPRD Daerah pemilihan 1 Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir(PALI) dari Partai Amanat Nasional.
Bertentangan dengan Mou Gubernur Sumsel Herman Deru dengan BPJS Kesehatan beberapa waktu lalu pada selasa, 18 Desember 2018 diballroom Hotel Swarnadwipa berobat cukup pakai KTP sejak 1 Januari 2019 yang menindaklanjuti perpres No. 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan bagi yang belum memiliki kartu peserta BPJS. Ucap Marwito.

Hal senada dikatakan Yas Budaya, Sangat disayangkan apabila hal tersebut disahkan, mengingat Bupati dan pihak terkait yang kurang membela kepentingan rakyat miskin, sebab sebagai caleg saya tau betul bahwa sosok Heri Amalindo sangat dekat dengan rakyat, pro rakyat dan sangat mengetahui sekali keadaan rakyat diKabupaten PALI ini.

Oleh sebab itu beliau pasti memperjuangkan kepentingan rakyat miskin, kita berharap kepada ekskutif dan legislatif khususnya dikabupaten PALI tetap memberikan kesempatan kepada rakyat miskin untuk tetap bisa menikmati berobat gratis bagi masyarakat dengan cukup membawa KTP sesuai Mou Gubernur Sumsel dengan pihak BPJS sambil menunggu pemerintah mengeluarkan KIS untuk rakyat miskin tersebut.

Silakan merencanakan hal tersebut, akan tetapi kalau bisa anggarannya dibebani pada APBD Kabupaten sehingga masyarakat miskin masih dapat menikmati pelayanan kesehatan berobat gratis. Bupati,Gubernur, Mentri kesehatan dan presiden agar selalu memikirkan kesehatan masyarakat yang kurang mampu.

Sebagai caleg PAN yang selalu siap dengan Visi Misi, ” Bela rakyat Bela Umat. inilah bentuk perjuangan yang akan terus dilakukan bersama kader PAN lainnya, bahkan dalam waktu dekat kami akan mengajak para caleg untuk melakukan audensi dengan Ketua DPRD, Bupati, Gubernur dalam hal koordinasi untuk memberikan masukan, saran akan pentingnya hal ini.

Karena hal ini sangat penting untuk dilakukan, sebab hasil dialog dengan masyarakat, mereka sangat berharap sekali agar program sekolah gratis dan berobat gratis tetap dianggarkan oleh pemerintah dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.

Kedua Caleg ini meminta. Kiranya pemerintah dan anggota dewan dalam setiap merencanakan pembahasan raperda terlebih dahulu mengedepankan asas manfaat dan melakukan uji publik setiap raperda yang akan dibahas sebelum ditetapkan sebagai peraturan daerah, demi mengharapkan masukan serta saran dari masyarakat yang nanti akan menerimah asas manfaatnya dimasa -masa yang akan datang,” Redaksi .

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.

pornvids.xyz indoporno.xyz rentalmobilpontianak.xyz videobokep18.xyz fullbokep.xyz videobokepxxx.xyz bokeppro.xyz filmbokeps.xyz videopornoindo.xyz bokepbaru.xyz