www.bininfor.com

Bintang Informasi Rakyat

MAKI : PELANTIKAN “FIRMANSYAH” PLT KETUA BAPPEDA SUMSEL BERMASALAH

MAKI : PELANTIKAN “FIRMANSYAH” PLT KETUA BAPPEDA SUMSEL BERMASALAH

Sumsel. Bininfor.com – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) pernah mengajukan permohonan pemeriksaan Praperadilan atas tidak sahnya penghentian penyidikan perkara korupsi proyek di Dinas Pendidikan dan dinas-dinas lainya di Pemerintah Kabupaten Banyuasin, kala itu (27/03/18).

Dengan surat terigistrasi No 11/Pid.Pra/2018/PN.Plg di Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang yang selanjutnya

MAKI disebut pemohon, dimana salah satu pihak termohon adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pokok perkara gugatan bahwa KPK tidak melakukan proses penanganan tindak pidana korupsi atas terjadinya dugaan suap dan atau gratifikasi.

Terkait suap kepada oknum Krimsus Polda Sumsel Khususnya Ajun Komisaris Besar (IA) mantan Kasubdit III Ditreskrimsus Polda Sumsel yang terungkap dalam persidangan.

Dimana didalam persidangan terungkap bahwa terdapat komitmen tak tertulis antara Dinas Pendidikan Banyuasin dan Ditreskrimsus Polda Sumsel antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2015.

Komitmen ini diduga adalah pemberian uang pelicin sebesar 1,5 persen itu langsung dipotong dari rekanan proyek Dinas Pendidikan. KPK selaku termohon dinyatakan MAKI membiarkan dan atau mendiamkan kasus ini berlarut-larut atau sebagai tindakan penghentian penyidikan secara materiil.

Bahwa terhadap kasus ini KPK belum menetapkan tersangka terkait dalam hal ini Aparat penegak Hukum (Kepolisian) yang berulangkali disebutkan keterkaitannya dalam persidangan para tersangka lainnya, dimana kesaksian mereka berada di bawah sumpah dan menjadi Fakta Hukum pada proses pengadilan.

Dugaan korupsi Banyuasin lainya mengungkap saat “Firmansyah” Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin, dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Yan Anton Ferdian, Bupati nonaktif, di Pengadilan Negeri Palembang, Sumatera Selatan, kala itu Rabu, 1 Maret 2017.

Dalam sidang perkara suap yang didakwakan kepada Yan Anton itu, Firmansyah ditanyai seputar uang tunjangan hari raya (THR) dari Bupati kepada para pimpinan DPRD Kabupaten Banyuasin pada tahun 2016.

Firmansyah mengaku membagi-bagikan uang THR dengan nilai bervariasi kepada para pimpinan Dewan. Masing-masing Rp200 juta untuk Agus Salam (Ketua) dan Askolani (Wakil Ketua) serta masing-masing Rp75 juta untuk dua Wakil Ketua, Heriyadi dan M Sholih.

“Saya hanya menjalankan tugas yang diperintahkan Bupati untuk pemberian uang THR. Yang menentukan besaran Bupati, bukan saya,” kata Firmansyah di hadapan majelis hakim.

Yan Anton langsung membantah pernyatan Firmansyah. Menurutnya, pemberian THR itu dibahas atas kesepakatan bersama sebelum menentukan nominal.
“Saya tidak pernah menerima permintaan langsung dari DPRD untuk pemberian THR, baik dari Ketua ataupun Wakil Ketua.

Permintaan uang selalu melalui Firmansyah,” kata Yan.
Tiada angin tiada badai “Firmansyah” yang telah hijrah menjadi ASN di Pemprov Sumsel, di lantik Gubernur Sumsel selaku PLT Bappeda Sumsel pada 31/10/19 di Gedung Bandiklat Sumsel.

Mengejutkan banyak fihak termasuk Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang di komandoi “Boyamin Saiman”.

MAKI menyesalkan pelantikan itu dimana Pemrov Sumsel seakan tidak perduli dengan pencegahan tindak pidana korupsi. Harusnya dimintakan pendapat dahulu ke institusi hukum terkait orang – orang yang diduga terkait dengan perbuatan pidana korupsi.
“Kita tidak ingin orang – orang yang terkait pidana korupsi menjadi pejabat yang mengelola keuangan negara seperti hal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah”, ujar Koordinator MAKI

“Boyamin Saiman”. “Harusnya Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan institusi hukum sebelum menunjuk seseorang menjadi pejabat daerah apalagi yang menyangkut keuangan daerah”, ujar Boyamin kembali.

Senada dengan Koordinator MAKI, Koordinator MAKI Sumbagsel yang di dampingi Deputy MAKI juga menyesalkan pelantikan “Firmansyah” menjadi PLT Kepala Bappeda Sumsel.

“Apa tidak ada orang lain yang dapat mengisi jabatan strategis itu karena Kepala Bappeda anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah”, ujar Ir. H Amrizal Aroni MM koordinator MAKI Sumbagsel. sumber : Amrizal

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.

downloadfilmterbaru.xyz nomortogel.xyz aplikasitogel.xyz hasiltogel.xyz paitogel.xyz