Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah Ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Repoblika

Prov Banten Bininfor.com  Menikapi Laporan dari Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP) yang telah melaporkan dugaan korupsi yang dilakukan oleh Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Atut diduga melakukan korupsi APBD Provinsi Banten senilai ratusan juta rupiah.

Salah satu masyarakat perduli hokum Kota Tangerang Jinar Sijabat SH mengatakan apa yang telah dilaporkan oleh Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP, mestinya mendapat dukungan penuh dari masyarakat prov banten, katanya.

Ditegaskannya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hendaknya serius menangani laporan ini, dan ketua KPK Abrahan Samad, tiodak tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi, dan saatnya rakyat memperhatikan sepak terjang KPK dalam membersihkan negeri ini dari paraktik korupsi, kita semua belum lupa pidato Presiden tahun 2004 lalu di Istana Negara SBY dengan lantang mengatakan korupsi di Indonesia sudah merupakan kejahatan ekonomi, dan sudah memporak perandakan sendi-sendi perekonomian newgeri ini.

Dengan adanya laporan dari Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP kita selaku masyarakat perduli penegakan hukm mendukung penuh laporan itu dan kita siap mengawal laporan itu agar tidak hilang dijalan , katanya.

Jinar Sijabat menuturkan dan mengituf sumber berita dyang juga sudah dilangsir Refoblika  sebelumnya  dalam berita tersebut  dijelaskan  Menurut Juru Bicara ALIPP, Suhada,  pada APBD 2011, Atut mengeluarkan kebijakan melalui program bantuan hibah yang jumlahnya sebesar Rp 340,463 miliar yang dibagikan kepada 221 lembaga/organisasi serta program bantuan sosial sebesar Rp 51 miliar. Nilai dana hibah itu jauh lebih besar dari tahun 2010 yang hanya mencapai Rp 239,27 miliar dan tahun 2009 yang hanya Rp 14 miliar.ALIPP menemukan sejumlah kejanggalan yang mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi.  Yaitu:

1. Kebijakan tersebut dilaksanakan tidak secara transparan mengingat surat keputusan dan daftar alamat penerima, baik bantuan hibah maupun bantuan sosial.

2. Terdapat sejumlah nama lembaga/organisasi penerima dana yang diduga fiktif dan nepotisme. Antara lain adalah:

  • PMI Provinsi Banten (Rp 900 juta ) yang diketuai  Ratu Tatu Chasanah, adik Ratu ATut
  • KNPI Provinsi Banten (Rp 1,5 miliar) yang diketuai oleh Aden Abdul Khalik, adik tiri Ratu Atut
  • Himpaudi (RP 3,5 miliar) yang diketuai oleh Ade Rossi, menantu Ratu Atut
  • Tagana Provinsi Banten (Rp  1,75 miliar) yang diketuai Andhika Hazrumi, anak Ratu Atut
  • GP Ansor Kota Tangerang (Rp 400 juta) yang diketuai Tanto W Arban, menantu Ratu Atut

3. emberian dana hibah untuk seluruh perhimpunan istri aparat penegak hukum di Provinsi Banten, dana bantuan hibah yang tidak jelas nama organisasinya

4. Membiayai 150 orang yang disebut ‘tokoh’ yang menghabiskan biaya sebesar Rp 7,5 miliar. Padahal, dalam daftar penerima bantuan dengan tegas disebutkan nama organisasi bukan nama kegiatan.

“Intinya, atas kebijakan Atut tersebut diduga telah terjadi kerugian keuangan negara dari dana bantuan hibah sebesar Rp 88,02 miliar dan dana bantuan social sebesar Rp 49, 460 miliar,” kata Suhada. Sumber REPUBLIKA.CO.ID. ***Redaksi

 

 

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment